Penulis: Fidelis | Editor: Felis
KABARLEBONG.COM – Pemerintah Kabupaten Lebong melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2026 yang dipimpin langsung Bupati Azhari bersama Penjabat Sekretaris Daerah, bertempat di rumah dinas bupati, Rabu (28/01/2026).
Kegiatan tersebut diikuti seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat se-Kabupaten Lebong.
Penandatanganan perjanjian kinerja ini menjadi bentuk penugasan sekaligus komitmen antara pimpinan daerah dengan kepala perangkat daerah dalam menjalankan program pembangunan selama satu tahun anggaran.
Bupati Azhari menegaskan bahwa perjanjian kinerja bukan sekadar agenda seremonial, melainkan janji moral dan profesional yang harus diwujudkan melalui kerja nyata.
“Ini janji integritas, bukan sekadar formalitas. Ini adalah janji integritas kita kepada masyarakat. Setiap kepala OPD harus benar-benar bekerja berdasarkan target dan indikator yang sudah disepakati,” kata Azhari kepada KabarLebong.com.
Melalui perjanjian tersebut, masing-masing perangkat daerah menyatakan kesanggupan melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi, dengan indikator kinerja sebagai dasar pengukuran dan evaluasi.
Azhari juga meminta seluruh OPD dan camat memperkuat sinergi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Saya minta seluruh perangkat daerah fokus pada hasil. Ukurannya jelas, program harus berdampak, pelayanan harus membaik, dan masyarakat harus merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Menurutnya, penguatan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja menjadi kunci untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.
“Dengan birokrasi yang profesional dan akuntabel, kita optimis bisa mewujudkan Lebong yang maju, berkeadilan, dan berdaya saing, sekaligus tetap berwawasan lingkungan,” tambah Azhari.
Selain itu, Azhari menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan melalui penguatan akuntabilitas kinerja.
“Penandatanganan perjanjian kinerja ini diharapkan menjadi pijakan bersama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Bengkulu,” tuturnya.
