Penulis: Fidelis | Editor: Felis
KABARLEBONG.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong terus memperkuat langkah reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik.
Sebagai bentuk komitmen menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, Bupati Lebong Azhari, bersama jajaran pemerintahannya melakukan audiensi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, di Jakarta, Selasa (21/10/2025) pagi.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Azhari didampingi Pj Sekda Lebong, Syarifuddin, Plt Kepala Bappeda Lebong Robert Rio Mantovani, Kepala DPMPTSP Nelawati dan Kabag Ortala Setda Lebong Heri Setiawan.
Sementara MenPAN-RB turut didampingi Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Erwan Agus Purwanto, serta Deputi Bidang Pelayanan Publik Otok Kuswandaru.
Bahas Reformasi Birokrasi, PPPK, dan Inovasi Pelayanan PublikBupati Azhari menjelaskan, pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi Pemkab Lebong untuk berkonsultasi langsung dengan Kementerian PANRB terkait pelaksanaan inovasi daerah, penilaian kinerja aparatur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Audiensi ini berkenaan dengan pelaksanaan inovasi daerah dan kinerja aparatur Pemkab Lebong dalam pemberian pelayanan publik. Banyak hal yang kita bahas, termasuk reformasi birokrasi dan pengangkatan PPPK tahap pertama maupun PPPK paruh waktu,” kata Bupati Lebong, Azhari.
Pertemuan berlangsung hangat dan cair. MenPAN-RB Rini Widyantini yang merupakan senior Bupati Azhari di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad), menyambut baik komitmen Pemkab Lebong untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Sinkronkan Program Daerah dengan Arah Pembangunan Nasional
Dalam kesempatan tersebut, KemenPAN-RB memberikan sejumlah arahan strategis kepada Pemkab Lebong untuk memperkuat reformasi birokrasi tematik, terutama pada isu-isu prioritas nasional seperti penanggulangan kemiskinan dan ketahanan pangan.
“Seusai arahan, ibu menteri dan para deputinya, ke depan langkah Pemkab Lebong akan lebih fokus pada reformasi birokrasi tematik. Ini untuk mendukung agenda nasional, khususnya program ketahanan pangan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo,” ujar Azhari.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar setiap kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling memperkuat untuk memberi manfaat nyata kepada masyarakat.
“Intinya, kita ingin menyelaraskan program Pemkab Lebong dengan program Presiden Prabowo. Harapannya, semua langkah reformasi dan inovasi birokrasi yang kita lakukan bermuara pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat Lebong,” tegas Azhari.
Dorong Birokrasi yang Adaptif dan Melayani
Melalui audiensi tersebut, Pemkab Lebong menegaskan kesiapannya untuk terus bertransformasi menuju birokrasi yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada hasil.
Dukungan dan arahan dari KemenPAN-RB diharapkan menjadi energi baru bagi jajaran Pemkab Lebong dalam mempercepat agenda reformasi di semua lini.
“Kami berkomitmen membangun birokrasi yang bukan hanya taat aturan, tapi juga tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Setiap kebijakan harus menghadirkan manfaat langsung bagi warga Lebong,” ungkap Azhari.
