Penulis: Fidelis | Editor: Felis
KABARLEBONG.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong, Provinsi Bengkulu, menyiapkan anggaran miliaran rupiah untuk menjamin layanan kesehatan masyarakat pada tahun 2026.
Dana sebesar Rp11.969.625.000 dialokasikan khusus untuk pembiayaan BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu.
Kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen Bupati Lebong Azhari dan Wakil Bupati Bambang Agus Supra Budi dalam memastikan seluruh masyarakat Lebong mendapatkan akses layanan kesehatan tanpa terkendala biaya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong, Rachman, mengatakan tantangan utama saat ini bukan lagi soal pendaftaran peserta, melainkan memastikan status kepesertaan BPJS tetap aktif saat dibutuhkan.
“Target kami tahun 2026 bukan hanya UHC (Universal Health Coverage) secara administratif, tetapi UHC yang benar-benar aktif. Masyarakat harus bisa langsung menggunakan BPJS saat membutuhkan layanan kesehatan,” kata Rachman Rabu (14/01/2026).
Berdasarkan data Disdukcapil Semester I Tahun 2025, dari 116.169 jiwa penduduk Lebong, sebanyak 115.863 jiwa atau 99,74 persen telah terdaftar sebagai peserta JKN.
Secara administratif, Lebong sudah mencapai UHC. Namun, tingkat keaktifan peserta baru mencapai 82,78 persen atau sekira 96.166 jiwa.
“Secara data, 99,74 persen penduduk Lebong sudah terdaftar JKN, tapi yang aktif baru sekitar 82 persen. Ini yang terus kami kejar agar bisa mendekati 100 persen,” ujarnya.
Rachman menjelaskan, anggaran Rp11,96 miliar tersebut dialokasikan melalui skema Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) yang dibiayai pemerintah daerah.
Dana ini ditujukan untuk menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi 26.704 warga miskin dan rentan hingga Desember 2026.
“Anggaran hampir Rp12 miliar ini kami alokasikan untuk menjamin iuran BPJS warga miskin dan rentan agar tetap aktif sampai akhir 2026,” jelasnya.
Ia menyebut tren keaktifan peserta BPJS Kesehatan di Lebong terus meningkat. Pada semester pertama 2024, tingkat keaktifan masih berada di angka 75,41 persen.
Angka tersebut naik berkat koordinasi antara Dinas Kesehatan, OPD terkait, dan BPJS Kesehatan.
Selain pembiayaan dari APBD, Pemkab juga mendorong masyarakat yang mampu untuk tetap membayar iuran secara mandiri, khususnya dari segmen pekerja informal dan non pekerja.
“Kami juga mengajak masyarakat yang mampu untuk tetap membayar iuran mandiri agar sistem jaminan kesehatan tetap kuat,” ungkap Rachman.
Dukungan penuh dari kepala daerah menjadi faktor utama dalam keberlanjutan program jaminan kesehatan ini.
“Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati sangat mendukung penguatan jaminan kesehatan. Komitmen mereka membuat program ini bisa berjalan berkelanjutan,” tuturnya.
Dengan alokasi anggaran yang besar, Pemkab Lebong berharap akses layanan kesehatan semakin merata.
“Ke depan, validasi data penerima manfaat akan terus diperkuat agar bantuan tepat sasaran dan manfaat BPJS benar-benar dirasakan masyarakat,” imbuh Rachman.
